Palandung Berkeras Abaikan Putusan Sela PTUN

0
577
Anggota Tim Kuasa Hukum 77 ASN, Michael R Jacobus, dan pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, membicarakan Pembangkangan Pj. Bupati Sangihe, John Palandung, atas putusan sela PTUN

Tim Kuasa Hukum Akan Lapor ‘Pembangkangan’ Kepada Hakim PTUN

SANGIHE – Penjabat Bupati (Pj) Bupati Sangihe, Drs Jhon Heit Palandung MSi berkeras menolak menjalankan putusan sela PTUN Manado, terkait gugatan 77 orang Aparatur Sipil Negara Pemkab Kepulauan Sangihe.

Saat dihubungi indonesiablitz.com, via ponselnya, Selasa, (28/3), Palandung berkeras mengabaikan putusan sela PTUN Manado. “Saya sudah minta pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tahuna, bahwa putusan sela itu tidak mengikat, karena bersifat administratif dan sementara. Kecuali isi putusannya membatalkan SK yang saya tandatangani itu,  isi putusan sela itu hanya menunda masa berlaku SK, sehingga saya belum melaksanakan putusan tersebut,” tegas Palandung.

Menanggapi tindakan Pj Bupati Sangihe, Tim kuasa hukum 77 ASN Sangihe, Hendrik Ulaan SH, menyayangkan sikap Pj Bupati yang dinilai tidak bisa membedakan wewenang dari PTUN dengan kewenangan dari peradilan umum (PN). “Ini adalah sebuah kekeliruan besar terhadap pemahaman hukum dari seorang Pj Bupati. Sebuah putusan PTUN tidak sama dengan putusan dari peradilan umum. Namanya saja Pengadilan Tata Usaha Negara, yang tugasnya adalah menyidangkan persoalan administratif. Keliru jika alasan Pj Bupati tidak melaksanakan putusan PTUN, karena hanya berdasarkan penjelasan ketua PN Tahuna,” tandas Ulaan.

Dia mengatakan, yang namanya putusan Sela dari PTUN tersebut, harus serta merta dilaksanakan oleh Pj Bupati, berdasarkan amar putusannya, menunda daya berlakunya SK Nomor, 821.2/SK/04/2017 tanggal 11 Januari 2017, tentang rolling jabatan pejabat eselon III dan IV, yang ditandatangani oleh PJ Bupati, John palandung.

Terpisah, Michael Remizaldy Jacobus SH MH yang juga anggota tim kuasa hukum penggugat, mengatakan, penetapan/putusan PTUN berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaannya tidak harus melakukan koordinasi dengan pihak siapapun, karena hal itu merupakan putusan pengadilan, apalagi waktu koordinasi sudah hampir dua pekan.

“Ini bukan koordinasi, tetapi sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan PTUN,” tegas Jacobus. Hal penting yang patut dipahami oleh Pj Bupati adalah penjelasan dari seorang Pakar hukum TUN, DR Irman SH MH, yang menyatakan, ketika keluar putusan sela, bahwa keputusan PTUN (keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didalamnya SK Pj Bupati Sangihe) tidak bisa dilaksanakan dulu, dalam hal ini ditunda daya berlaku sebagaimana perintah penetapan PTUN, maka hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keputusan Tata Usaha (keputusan yang dikeluarkan/objek gugatan dalam hal ini SK pelantikan, tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bilamana tetap dilaksanakan (SK pelantikan yg ditunda daya berlakunya) akan berimplikasi bahwa segala hak dan kewajiban yang dilaksanakan akan menjadi tidak sah, misalnya terima gaji, honor karena itu dianggap tidak sah termasuk kewajiban tugas-tugas yang dilaksanakan. Jadi, kata Irman, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan putusan sela dan tidak ada alasan apapun untuk menolak.

Tim kuasa hukum 77 orang ASN yang menggugat SK Pj Bupati Sangihe, dengan tegas akan melaporkan pembangkangan  Pj Bupati Sangihe, John Palandung, kepada majelis hakim PTUN manado, pada sidang lanjutan besok (Rabu, 29/3,red). (ronal)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here