Walikota Bitung : “Menteri Pembohong”

0
2377
Ketua DPRD Bitung, Laurensius Supit menyerahkan dokumen kepada Walikota Bitung, Max Lomban dalam paripurna rekomendasi terhadap LKPJ Walikota tahun anggaran 2016,Selasa sore.(foto.jeff)
Ketua DPRD Bitung, Laurensius Supit menandatangani rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Bitung tahun anggaran 2016, Selasa sore (25 Apr 2017). Foto. Jeff

BITUNG  – Walikota Bitung, Maximiliaan Jonas Lomban menyebutkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) adalah pembohong,  karena tidak menepati janjinya untuk memberikan jatah penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi kota Bitung.

Pernyataan Walikota ini disampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bitung, Selasa sore (25/4-2017).

Menurut Lomban, beberapa tahun lalu, Menpan-RB kala itu, sempat berjanji akan memberi ijin perekrutan PNS bagi daerah yang komponen belanja publik dalam APBD sudah melebihi 50 persen. Namun, meski Pemkot Bitung sudah berhasil meningkatkan belanja publik, menteri itu tidak menepati janjinya.

“Ketika itu, masih Menpan-RB  yang lama menjanjikan apabila daerah sudah dapat meningkatkan belanja publik lebih dari 50 persen dibanding belanja pegawai, maka kami akan merestui permintaan. Dua tahun kemarin dengan segala macam upaya kami melakukan, tapi akhirnya juga tidak direstui. Sampai pernyataan saya waktu di rapat koordinasi nasional saya bilang itu menteri pembohong”, kata Walikota.

Suasana Rapat Paripurna DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Bitung tahun 2016, hari Selasa sore (25 Apr 2017). (foto.Jeff)

Sampai saat ini, sudah tujuh tahun kota Bitung belum diijinkan untuk melakukan penerimaan PNS baru. Hal ini, kata Walikota, berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan di Bitung.

Dalam catatan Indonesia Blitz, saat ini PNS di kota Bitung tercatat berjumlah 3870 orang. Sedangkan tenaga honor atau THL berjumlah 1340 orang.

Banyak daerah di Indonesia, juga belum dibolehkan menerima PNS baru. “Kalau yang begitu-begitu memang tidak ada lobi. Memang kalau tidak ada, ndak ada. Karena alasannya memang negara kita belum mampu menambah lagi pegawai”, papar Lomban.

Bagi kota Bitung, ini memang menjadi masalah. Sehingga Pemkot Bitung berusaha dengan cara lain, yakni merekrut Tenaga Harian Lepas (THL). Tetapi kelemahannya, THL tidak bisa mengelola keuangan, hanya bisa membantu. “Sesuai dengan aturan yang berlaku, THL tidak boleh menjadi bendahara atau bendahara penerima dan bendahara pengeluaran”, jelasnya.

Walikota Bitung, Maximiliaan J Lomban memberikan sambutan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bitung, hari Selasa.(foto.Jeff)

Walikota Bitung mengungkapkan hal ini, ketika menjawab catatan strategis dari Panitia Khusus DPRD sebagai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bitung tahun anggaran 2016.

Setidaknya ada tiga catatan yang menjadi rekomendasi kepada Walikota Bitung untuk diperhatikan, yakni masalah pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan.

Walikota Bitung menilai catatan-catatan yang telah disampaikan melalui keputusan DPRD Kota Bitung tersebut,  menjadi koreksi bagi pihak eksekutif untuk ditidaklanjuti melalui pengambilan keputusan yang strategis guna kemajuan kota Bitung.

“Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak luput dari kekurangan. Karena itu selaku Walikota dan Wakil Walikota,  kami bertekad untuk memperbaiki itu semua”, kata Max Lomban.

Sejumlah anggota DPRD Bitung mendengar smbutan Walikota Bitung dalam rapat paripurna, hari Selasa (25 Apr 2017)..Foto.Jeff

Paripurna ini dihadiri semua pimpinan DPRD, Ketua didampingi dua wakilnya, serta 18 anggota.  Sedangkan Wakil Walikota Bitung tidak hadir, karena sedang berada di Singapura menghadiri pertemuan dengan perwakilan negara pendonor terkait program Low Carbon Model Town (LCMT) (Jeffry)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here