Kabag Humas Nilai Hoax Ratusan Pala Bitung Menang PTUN

0
411
Kepala Lingkungan dan RT yang dipecat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Walikota Bitung, 29 Agustus 2016 lalu. (foto. jeffry)

BITUNG, Indonesia Blitz – Berita tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memenangkan gugatan ratusan Ketua RT dan Kepala Lingkungan terhadap Pemkot Bitung, yang memecat mereka, ditanggapi ‘miring’ oleh Kepala Bagian Humas  Pemkot Bitung, Pingkan Kapoh. “Karena saya belum melihat atau dapat salinan putusannya, jadi saya anggap itu berita hoax (kabar bohong atau berita tidak benar-Red)”, ujarnya kepada wartawan saat diwawancarai lewat Handphone, Rabu sore (21/6-2017).

Kabag Humas Pemkot Bitung mengakui memang ada berita di sejumlah mediamassa hari Rabu (21/6-2017) yang menuliskan sidang PTUN Manado yang memenangkan gugatan ratusan Kepala Lingkungan dan Ketua RT terhadap Pemerintah Kota Bitung. Tapi dirinya bersikukuh itu hoax.

Sejumlah wartawan menyayangkan pernyataan Kabag Humas Pemkot Bitung ini, karena seakan-akan melecehkan keputusan PTUN Manado. Mereka mengatakan semestinya sebagai pejabat publik, Pingkan Kapoh, jangan tergesa-gesa menyatakan berita itu adalah hoax, apalagi berita tersebut ada sumber resmi dan ada hasil putusan PTUN.

“Semestinya dia sebagai kabag humas dan sebagai corong pemerintah harus jeli dan pandai memberikan pernyataan. Jika ragu dengan berita tersebut, cek dulu ke PTUN Manado. Jangan langsung memvonis berita itu hoax”, sesal sejumlah wartawan di Bitung.

Sebelumnya sejumlah mediamassa antara lain seperti BeritaManado.com, Topik Sulut.com dan harian Metro Manado menyebutkan “PTUN Kabulkan Gugatan Pala dan RT Bitung, SK Walikota 162 Dibatalkan?”  dan “Pemkot Bitung Tumbang di PTUN”.

Lewat Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Manado, gugatan ratusan  pala dan RT dikabulkan, Selasa (20/06/2017). Majelis Hakim PTUN Manado yang terdiri dari  Zarina, Tiar Mahardi dan Salman Khalik Alfarizi membacakan putusan mereka yang intinya mengabulkan tuntutan Pala dan RT se-kota Bitung itu.

Menurut kuasa hukum 186 mantan Pala dan RT sekota Bitung, Norche Tumundo, dalam sidang itu hakim menyampaikan tidak semua gugatan  penggugat dikabulkan majelis hakim. “Gugatan soal ganti rugi materi buntut pemecatan tidak diterima dan menyarankan hal itu  digugat secara perdata. Tapi intinya gugatan kami dimenangkan atau dikabulkan”, kata Norche.

Norche menyatakan, soal ganti rugi memang bukan domain PTUN untuk memproses. “Gugatan yang diterima hanya pembatalan SK Walikota Bitung Nomor 162 tahun 2016. SK itu soal pengangkatan Pala dan Ketua RT yang baru”, katanya.

Kepala Kecamatan Madidir, Rio Karamoy, kepada wartawan di Bitung, Rabu sore (21/06/2017) mengakui sudah membaca berita adanya putusan PTUN tersebut. Namun dirinya enggan mengomentari apakah berita itu hoax atau bukan.

Justru ia mengungkapkan, langsung mengirimkan pesan peringatan melalui WhatsApp (WA) ke semua kepala Lingkungan,  RT dan Lurahnya,  agar jangan berkomentar soal itu agar tidak salah. “Tadi saya langsung kirimkan pesan ke semua Pala, RT dan lurah, agar tidak usah memberi komentar dan jangan terpengaruh atas berita putusan PTUN itu. Itu bukan ranah kami, tapi Bagian Hukum Pemkot Bitung. Bekerjalah tenang sesuai tupoksi”, ungkap Rio sembari menunjukkan Handphonenya yang berisi pesan WA tersebut kepada sejumlah wartawan.

Jika keputusan PTUN ini tidak mendapat tanggapan atau banding dari Pemkot Bitung paling lambat 14 hari setelah putusan, maka dianggap incraht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga Pemkot Bitung harus melaksanakan putusan PTUN dengan membatalkan SK 162 tahun 2016 tentang pengangkatan Pala dan RT yang baru.

Artinya, ribuan Pala dan RT yang saat ini sedang bertugas 69 kelurahan di Kota Bitung bisa ‘putus kontrak’. Sedangkan ribuan Pala dan RT yang sudah terlanjur dipecat harus dipekerjakan kembali, karena mereka diberhentikan semena-mena di tahun 2016,  hanya lewat SMS dan pemberitahuan lisan, padahal mereka bekerja sesuai SK Pengangkatan Walikota  Bitung sebelumnya, Hanny Sondakh.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Bitung, Wenas Luntungan SH belum mau berkomentar banyak soal putusan PTUN itu. “Kan baru dibacakan tadi, kami belum menerima relas atau salinan putusan. Nanti kalau sudah terima baru bisa menyatakan sikap. Kita pelajari dulu untuk menyatakan banding atau tidak”, katanya. (bm.com/jeffry)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here