Kolonel Sugiono:  Ada Pembiaran, Bisa Langsung Dicopot

0
3898
Perwira Siswa Seskoad dari Kopassus, Mayor Eka Wira (kiri) menerima cenderamata patung Tarsius dari anggota DPRD Bitung Djon Hamber usai dialog dengan DPRD Bitung, Kamis. (foto.Jeffry).

Indonesia Blitz, KOTA BITUNG –  Perwira Penuntun (Patun) peserta Kuliah Kerja Lapangan Dalam Negeri (KKDLN) Pasis Dikreg LV 2017 Seskoad, Kolonel Kavaleri Sugiono,  mengungkapkan anggota TNI Angkatan Darat di setiap daerah yang mengetahui adanya masalah Kamtibmas atau bencana di sekitarnya, namun hanya diam,  bisa mendapat sanksi berat. “Intinya kita siap untuk membantu, karena taruhannya kalau kita tidak responsif, kita tidak mengambil langkah-langkah apalagi ada kesan pembiaran, bisa langsung dicopot pak”, katanya,  saat melakukan dialog bersama sejumlah anggota DPRD Kota Bitung, Kamis sore. (27/7-2017).

Menurut dia, kemanunggalan TNI dan masyarakat sudah menjadi suatu keharusan. Karena itu,  di mana saja anggota TNI Angkatan Darat itu bertugas,  tetap siap membantu aparat pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana,  termasuk ikut aktif dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (Kamtibmas).

Kolonel Sugiono sengaja datang ke DPRD kota Bitung mengantar 17  perwira siswa pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad),  untuk mencari tahu sejauh mana sinergitas TNI-AD dengan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di daerah.

17 perwira calon Komandan Satuan ini berasal dari 15 perwira TNI AD Infantri dan Kavaleri, satu dari TNI Angkatan Udara dan 1 dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). “Kedatangan para Perwira Siswa ini untuk mendapatkan data,  agar optimal dalam penyusunan materi kuliah pada pendidikan Seskoad”, kata Kolonel Sugiono.

Banyak pertanyaan yang dikemukakan para Perwira kepada anggota DPRD seputar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bitung serta keterlibatan TNI AD di dalamnya. “Bagaimana pandagan DPRD terhadap peran TNI dalam hal penangulangan bencana selama ini di Bitung apakah cukup atau kurang. Apakah ada solusi atau masukan kepada instansi khususnya TNI dalam hal peningkatan peran tersebut”, tanya Mayor.Inf. Eka Wira D dari Kopassus.

Menurut Wakil ketua Komisi C DPRD Bitung, Djon Hamber, peran TNI dalam penanggulangan bencana di kota Bitung dapat dikategorikan luar biasa. Bukan nanti ada bencana, pada kondisi normal saja keterlibatan TNI patut mendapat apresiasi tinggi. “Sesuai kenyataan kami melihat peran TNI di Kota Bitung sudah sangat luar biasa”, kata Hamber.

Meski begitu, penilaian DPRD Bitung terhadap TNI ini justru dikuatirkan membuat anggota TNI terlena. “Kami kuatir pujian-pujian ini dapat membuat pihak TNI terlena. Kira-kira ada ndak kekurangan yang bisa diperbaiki dalam proses komunikasi pemerintah daerah dan TNI”, kata Ing Nurdin sebagai Pakar Peneliti (Pakarli), yang ikut mendampingi para perwira siswa Seskoad.

Menanggapi hal itu, Hamber mengatakan pernyataannya itu tidak mengada-ada, tapi memang sudah banyak bukti peran aktif TNI dalam membantu pemerintah dan masyarakat di kota Bitung. “Bukan karena di samping saya ini ada Dandim pak Deden dan pak Sugiono sehingga saya memuji TNI. Malah justru pemerintah dan DPRD kadang-kadang malu dengan kecekatan pihak TNI. Bukan nanti hanya karena ada bencana. Mau pembangunan apapun kalau pihak TNI ditunjuk, mereka langsung turun ke lapangan. Jadi kalau kita hanya beri pujian, tidak. Ini jujur. Kami yakin TNI masih punya komitmen kuat terhadap rakyat”, kata Hamber, dan mendapat aplaus dari para peserta.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1310 Bitung, Letkol Inf. Deden Hendayana mengakui pihaknya memang sering diminta ikut membantu dalam berbagai bidang pembangunan dan kemasyarakatan. “Kami selalu siap membantu. Saat bencana baru-baru ini dengan adanya 8 titik longsor, kami langsung turun. Itu kurang dari seminggu sudah kami bersihkan”, kata Dandim.

Seorang perwira lainnya sempat mempertanyakan belum adanya aturan jelas keterlibatan TNI di dalam struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah. “BPBD Bitung sudah masuk tipe A. Kemudian dari organisasi itu sendiri, sebenarnya TNI ini kurang jelas posisinya. Mungkin saat ini sistem kerjanya berdasarkan kebutuhan tidak masalah, tapi ke depan akan tiba masanya segala sesuatu akan membutuhkan regulasi aturan yang jelas. Kemudian TNI juga berkaitan dengan tugasnya,  akan dihadapkan pada tugas yang berbeda, bagaimana menurut bapak soal struktur organisasi BPPD ini,” tanya Mayor Inf Yoki Gumay.

Anggota DPRD, Djon Hamber, mengatakan pihaknya sebagai lembaga pengawas,  tetap ikut terlibat memberikan saran kepada BPBD Bitung agar keterlibatan SKPD atau pihak lain harus bersinergi dengan baik. “Kami terus mengingatkan  jangan sampai program yang sudah tersusun dengan baik tapi tidak terealisasi”, katanya.

Mengenai adanya permintaan dari anggota DPRD,  agar TNI di Bitung perlu ikut melakukan pemberantasan dan tindakan preventif terhadap pelaku kriminal atau orang yang sering menggangu ketertiban masyarakat, Kolonel Sugiono menanggapinya dengan positif. “Saya pikir ini cukup bagus karena sudah ada kegiatan kegarnisunan. Kegarnisunan di sini gabung semua aparat baik TNI, angkatan darat, angkatan laut maupun kepolisian, mungkin juga Satpol-PP”, katanya.

Namun ia juga mengingatkan penanganan kasus Kamtibmas, tetap adalah domain pihak Kepolisian,  sehingga TNI tidak boleh terlalu jauh masuk ke area tersebut. “Jadi kita (pihak TNI) harus menghormati Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing”, tekannya.

Pertemuan para perwira siswa Seskoad diakhiri dengan pemberian cenderamata baik dari DPRD Bitung dan Seskoad. (Jeffy)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here