Gaghana: Pimpinan SKPD Harus Inovatif

1
309
Bupati kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana menegaskan bahwa pimpinan SKPD harus inovatif, sehingga pangkat bukan jaminan untuk menjadi pimpinan.

Indonesiablitz.com, Tahuna – Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana menyatakan, untuk menjadi pejabat pimpinan SKPD, tidak harus yang berpangkat tinggi. Hal tersebut disampaikan Gaghana kepada sejumlah wartawan pada Kamis, 3/8/2017, di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe.

“Sepanjang pejabat itu professional, kreatif dan inovatif, maka yang bersangkutan tidak perlu harus berpangkat tinggi, untuk menjadi pimpinan SKPD. Untuk mendapat pejabat seperti itu, maka dalam waktu dekat ini akan digelar open building yang wajib diiukuti bagi pejabat yang ingin mengabdi untuk daerah dan melayani masyarakat dengan tulus melalui jabatan yang akan diembannya nanti,” ujar Gaghana.

Menurut Jabes Gaghana, proses open building bagi para pejabat itu, secara otomatis akan menghapus jabatan eselonisasi. “Jadi tidak ada lagi perlakuan khusus dengan mengutamakan pejabat berpangkat tinggi. Walaupun pejabat itu disebut senior dalam hal kepangkatan, namun tidak punya kreatifitas dan inovasi dalam memimpin sebuah instansi, kan tidak ada manfaatnya,” tandasnya.

Senada dengan Gaghana, Wakil Bupati, Helmud Hontong yang turut mendampingi Bupati, memberi isyarat kepada seluruh pejabat eselon II, III dan eselon IV yang baru saja dikukuhkan dan dilantik Selasa (1/8) lalu, bahwa apa yang disampaikan Bupati terkait pejabat kreatif dan inovatif, sebagai sebuah dorongan untuk memberi motivasi bagi para pejabat agar dalam menjalankan tugas yang diembannya, harus dilakukan dengan tulus dan iklas, apalagi dalam hal pelayanan bagi masyarakat harus diutamakan.

“Sebagai Wakil Bupati yang tupoksinya adalah pengawasan, akan saya lakukan secara cermat, dimana pengawasan melekat akan diberlakukan bagi setiap pejabat dari Lurah, Camat hingga pejabat Eselon tiga lainya dan pejabat eselon dua. Masalah etika serta disiplin bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Sangihe, akan jadi target dalam hal pengawasan. Jadi kalau pada bulan November nanti, ada pejabat yang terdegradasi dari jabatannya, harus legowo. Karena mulai saat ini, sudah ada tim khusus yang melakukan pemantauan sekalugus menilai seluruh aktivitas para pejabat saat berada di kantornya. Jadi, tidak usah kaget atau mengeluh kalau akan diganti,” beber Hontong.

Dalam kesempatan tersebut, Helmud Hontong meminta kepada insan pers sebagai mitra pemerintah daerah untuk ikut serta dalam fungsi kontrol, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun setiap pemberitaan harus sesuai dengan kode etik jurnalistik dan mekanisme cover both side, sehingga menjadi jurnalistik yang benar-benar professional. (andy)

Advertisements

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here