Warga Pertanyakan Tunjangan Kinerja ASN Sangihe 87 M

0
268
Drs Matheos Ambat . Warga mempertanyakan sisa dana Pilkada Sangihe.

Indonesiablitz.com, Tahuna – Tunjangan Kinerja (TK) ASN di Lingkup Pemkab Sangihe yang berbandrol 87 milyar menuai pertanyaan dari berbagai kalangan warga di negeri Tampungang Lawo. Mereka menilai, jumlah TK ASN yang sangat fantastis itu, patut diselidiki, karena diduga ada yang tidak Beres dalam proses penganggarannya. Sebagaimana dikemukakan

Salah seorang tokoh masyarakat Sangihe, Drs Matheos Ambat, mengatakan bahwa Tunjangan Kinerja bagi ASN tidak ada dalam aturan. Eks Birokrat yang sangat memahami aturan itu, menjelaskan, yang ada adalah Tambahan Penghasilan PNS (TPP). Namun bukan merupakan sebuah hal mutlak, sebab indikator penting yang harus diperhatikan hingga boleh atau tidak diberikan dan berapa besarnya jika dapat diberikan, yaitu Kemampuan Keuangan Daerah.

“Yang saya tahu, hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran terhadap kemampuan keuangan daerah terkait dengan anggaran TK. Ironisnya, meskipun belum ada parameter yang digunakan untuk mengukur dan bagaimana cara mengukurnya belum jelas tetapi sudah langsung dipatok 87 milyar, keuangan daerah digunakan utk membayar Tambahan Penghasilan PNS yang menurut aturan harus disetujui DPRD (bukan Pimpinan DPRD),” tandas Ambat.

Dia juga mengaku curiga, karena hal yang belum ada kejelasannya tapi sudah disetujui, sehingga tidak menutup kemungkinan, praktik kong-kalikong dalam proses penganggaran dana TK senilai 87 milyar itu tak bisa terbantahkan. Kemudian menyangkut besaran TK yang dapat diberikan juga ada kriterianya, diantaranya dalam hal beban tugas, resiko tugas, dan seterusnya, hingga kelangkaan profesi yang menurut aturan harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang sepertinya hingga saat ini belum pernah ada.

“Sebagai bagian dari masyarakat Sangihe, saya hanya memberi saran, sebelum anggaran TK digelontorkan, sebaiknya dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap kemampuan keuangan daerah sebelum mengajukan usul persetujuan ke DPRD, supaya benar-benar masuk akal jika daerah kita punya kemampuan sebesar itu setelah dikomparasikan dengan kebutuhan daerah lebih mendesak seperti peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penanggulangan kemiskinan yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat secara merata dan menyeluruh,” tutup Ambat. (andy)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here