Sekda: Pemkab Sangihe Defisit 34 M, Itu alamiah

0
414
Pegiata Anti Korupsi Sangihe, Jhony Rompas

Indonesiablitz.com, Tahuna – Defisit neraca anggaran yang dialami Pemkab Kepulauan Sangihe, senilai 34 miliar, pada APBD Perubahan 2017, memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat di negeri Tampungang Lawo. Beragam spekulasi bernada miring pun bermunculan sembari mencari tahu apa penyebab hingga terjadi defisit pada anggaran hingga puluhan miliar, padahal APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 baru berjalan separuh waktu.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kep. Sangihe, Edwin Roring, ketika dikonfirmasi indonesiablitz.com Selasa (15/8), membenarkan telah terjadi devisit anggaran, namun penjelasannya menyangkut anggaran defisit sungguh mengejutkan, tatkala ia menjelaskan bahwa hal seperti ini biasa terjadi dalam APBD.

“Dalam setiap APBD, surplus dan defisit alamiah terjadi. Namun saat ini, kami bersama tim anggaran tengah berupaya mencari solusi menutupi defisit tersebut,” ujar Roring.

Pernyataan Sekda ini, agak kontras dengan pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, saat menjawab pertanyaan media ini, terkait dengan defisit neraca anggaran dan penyebabnya. Meski tidak menyebutkan secara rinci penyebab terjadinya defisit anggaran, namun Jabes mengatakan, bahwa terjadinya defisit pada APBD 2017, disebabkan oleh banyak factor.

“Kalau soal jumlah defisit anggaran pada APBD Perubahan, saya tidak tahu persis, namun penyebab terjadinya defisit karena banyak faktor. Yah, saya tidak perlu membeberkan faktor-faktor penyebabnya, karena hal itu akan ada penjelasan dari tim anggaran,” ujar Gaghana.

Akan hal ini, salah satu tokoh masyarakat yang juga selaku Koordinator Aktivis Penggiat Anti Korupsi Sangihe (APAKS), Jhony Rompas, mengaku bingung bahkan heran atas pernyataan Sekda bahwa surplus dan defisit alamiah terjadi dalam APBD. Dia bahkan mengaku curiga, ada sesuatu hal yang disembuyikan dibalik defisit anggaran senilai 34 miliar itu.

“Mestinya, penyebab terjadinya defisit anggaran disampaikan secara transparan ke publik. Tidak perlu ditutup-tutupi, agar masyarakat tahu dan tidak akan menyalahkan pemerintah daerah yang saat ini dibawah kepemimpinan pak Jabes dan pak Helmut,” ujar Rompas.

Dia juga meminta kepada Bupati dan wakil Bupati untuk meminta penjelasan langsung dari Operator Sistim Informasi Daerah (Simda), yang berkaitan dengan kebocoran dalam penggunaan anggaran hingga terjadi defisit. Dia juga mempertanyakan alat monitor online di rumah Jabatan Bupati yang saat ini tidak diketahui keberadaannya.

“Setahu saya, ada alat monitor online di rumah jabatan Bupati, dimana setiap saat, Bupati bisa memonitor dan mengontrol penggunaan anggaran di setiap SKPD secara langsung. Ini patut ditelusuri, melalui operator Simda, karena tidak menutup kemungkinan, ada hal penting menyangkut penggunaan anggaran yang diduga bermasalah,” tutup Rompas. (andy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 8 =