Kadis Benny Lontoh Takut Masuk Penjara

0
766
Rapat dengar pendapat DPRD Bitung menyangkut masalah tanah pasar Winenet, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berlangsung cukup alot. (foto.Jeffry)

Indonesia Blitz, Kota Bitung – Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Kota Bitung, Sulawesi Utara,  Benny Lontoh,  tidak ingin jika dirinya harus masuk penjara gara-gara dipaksa membayar tanah pasar Winenet di kecamatan Aertembaga. “Kalau torang (kami) sekarang dipaksa harus membayar tanpa dasar hukum yang jelas, kita nimau maso penjara (saya tidak mau masuk penjara). Lebe bae kita (lebih baik saya) nonjob daripada dipenjara. Masih lebe bae deng bini anak di rumah (Masih lebih baik tinggal bersama istri dan anak di rumah)”, kata Benny Lontoh, dalam rapat dengar pendapat masalah kepemilikan tanah pasar Winenet di DPRD Bitung, hari Kamis (31/8-2017).

Lontoh mengakui memang sudah 34 tahun pasar Winenet berdiri di atas tanah orang dan dikuasai Pemerintah kota (Pemkot) Bitung. Namun ia mengelak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah tanah ini. “Dalam hal ini,  kami hanya pengguna aset pak. Karena pemegang aset sendiri adalah bagian dari BPKAD”, jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bitung diwakili Kepala bidang Aset,  David Rawung, mengakui hingga kini lahan pasar Winenet belum masuk aset Pemkot Bitung. “Pasar Winenet belum masuk sebagai aset Pemkot Bitung”, ujarnya.

Dalam rapat dengan pendapat lintas komisi ini, para anggota DPRD sependapat Pemkot Bitung harus segera membayar tanah milik keluarga Awondatu maupun Wilson Djadja.

Mereka menyarankan pembayaran menggunakan dana untuk fasilitas umum dalam APBD perubahan sebesar sekitar Rp. 14 Miliar. “Sebaiknya dana fasilitas umum sekitar 14 miliar itu,  dipakai membayar tanah untuk pasar Winenet. Kan pasar juga fasilitas untuk umum”, kata Tatanude.

Pihak keluarga sendiri mengaku sejak dulu tidak keberatan tanah mereka ‘diokupasi’  Pemkot menjadi pasar. Hanya saja mereka meminta pemerintah jangan lagi mengulur-ulur waktu pembayaran. “Sudah 30 tahun lebih kami menunggu, tapi sampai kini pemerintah kota Bitung belum menyelesaikan pembayarannya”, kata Ahmad, perwakilan keluarga Awondatu kepada Indonesia Blitz.

Sedangkan Johanis Djadja,  perwakilan keluarga Wilson Djadja, mengungkapkan sudah sering keluarga meminta penyelesaian ke Pemkot, tapi justru seakan hanya diping-pong ke sana-kemari. “Saya juga pernah ketemu dengan walikota waktu itu masih Hanny Sondakh, tapi tidak ada penyelesaian”,ungkapnya.

Bakal Kembalikan Rp.6 Miliar

Pemkot Bitung juga bakal mengembalikan Rp.6 miliar dana pembangunan pasar tradisional modern di Winenet ini ke Kementrian Perdagangan, akibat status tanah pasar Winenet yang menjadi lokasi pembangunan, ternyata bukan milik Pemkot Bitung, tapi hak milik keluarga Awondatu.

“Kami minta pembangunan pasar Winenet dihentikan dulu”, kata Ketua Komisi A DPRD  Bitung, Victor Tatanude, ketika memimpin rapat dengar pendapat lintas komisi itu.

Selain Victor, 2 anggota DPRD lainnya yakni Robby Lahamendu dan Frangky Julianto,  juga meminta pembangunan pasar tersebut dihentikan,  karena status kepemilikan tanah masih bermasalah.

Kadis Perdagangan, Benny Lontoh, terlihat pasrah dengan keputusan rekomendasi DPRD tersebut. Namun ia mengatakan jika pembangunan pasar Winenet dihentikan, terpaksa dana Rp.6 miliar dari Kementrian Perdagangan akan dikembalikan. “Konsekwensinya jika pembangunan pasar tidak jadi, dana 6 miliar harus dikembalikan. Dan Kota Bitung tidak akan lagi mendapat dana bantuan pembangunan pasar itu tahun depan, karena sudah pernah diberikan tapi tidak digunakan”, kata Benny seakan-akan mewanti-wanti.

Lokasi berdirinya pasar Winenet ini berada di atas tanah milik dua keluarga yakni keluarga Wilson Djadja untuk pasar bagian depan dgn luas 1800 m2 (dari total sekitar 2400 m2 milik keluarga), dan keluarga Awondatu khusus tanah pasar bagian belakang masuk dalam area 8000 m2 (dari total luas 13.777,4 m2). Pemkot sendiri hanya mempunyai sekitar 50 x 50 m2 atau 2500 m2 di lokasi pasar itu.

Kapala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota  Bitung, Johanis Doringin mengungkapkan tanah milik keluarga Awondatu di pasar tersebut berasal dari tanah adat pasini yang sudah dibuat sertifikat pada tahun 1983 dangan nomor 68. “Sesuai data di Kantor Pertanahan, tanah ini diterbitkan sertifikat pada tahun 1983. Luasnya kurang lebih 8.963 m2. Kalau tadi disebutkan ada 13 ribu berarti di luar dari sertifikat yang ada,” jelas Doringin.

Saat ini terdapat 321 pedagang pasar Winenet berjualan di atas tanah keluarga Awondatu serta lainnya di lahan pemkot. Mereka sering ditagih beragam retribusi oleh pemkot Bitung berupa biaya sewa tanah dan bangunan pertahun, biaya sewa kios perbulan, dan retribusi kebersihan serta jasa keamanan. Namun keluarga Awondatu juga melakukan penagihan biaya sewa, sehingga para pedagang merasa keberatan.

Karena itu dalam 4 poin rekomendasi,  salahsatunya DPRD meminta Pemkot harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pedagang artinya, pedagang jangan digusur dan hentikan penarikan retribusi ganda selama masalah tanah pasar sedang diselesaikan. (Jeffry)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here