Warga Minta Kementerian Lingkungan Hidup Turun ke Sangihe

0
566
Warga di Tamako tuding program normalisasi Sungai Peliang, sebagai kedok PT GMP keruk material

indonesiablitz.com, Tahuna – Akibat aktivitas penambangan di sungai Peliang Kecamatan Tamako, yang berkedok normalisasi sungai, ternyata tidak hanya menimbulkan keresahan bagi warga yang mendiami sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Balane, namun ancaman kerusakan lingkungan di wilayah tersebut semakin besar.

Keluhan serta protes sejumlah warga, baik di Kampung Binala dan Kampung Balane yang tidak pernah digubris oleh pihak PT GMP, semakin menguatkan dugaan mereka jika aktivitas penambangan yang berkedok normalisasi sungai itu, karena adanya kepentingan tertentu dibalik semuanya. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sangihe, terkesan melindungi perusahaan tersebut, karena hingga saat ini belum memberikan sanksi atau pemberhentian operasi.

Wargapun saat ini meminta kepada para aktivis Lingkungan Hidup (LH) yang ada di Indonesia, serta Kementerian Lingkungan agar turun ke wilayah Kecamatan Tamako, untuk melihat langsung kegiatan penambangan di sungai Peliang yang hingga saat ini terus berlangsung.

“Mungkin kami hanya masyarakat biasa yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menentang ketidakadilan yang tengah berlangsung di sungai Peliang. Kami berharap, ada aktivis LH atau Kementerian Lingkungan Hidup, yang bisa terketuk hatinya sehingga bisa datang ke wilayah Tamako untuk menyelidiki aktivitas penambangan di Sungai Peliang dengan berkedok normalisasi sungai itu,” ujar Agustinus Beslar Warga Kampung Balane Kecamatan Tamako, saat menghubungi indonesia blitz.com.

Dia mengatakan, jika pihaknya telah melakukan barbagai upaya, seperti meminta ketegasan pemerintah Kecamatan Tamako, terkait penambangan sungai Peliang, toh meski keluhan mereka telah disampaikan, namun Camat Tamako tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin karena jabatanya hanya seorang camat, sehingga tidak bisa membendung kebijakan dari pemerintah Provinsi.

Sebagaimana penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sangihe, Drs Ch Hangau, jika pemerintah daerah, tidak punya kewenangan mengeluarkan ijin pertambangan, karena menyangkut ijin pertambangan adalah wewenang dari Dinas ESDM Provinsi. Namun, Hangau mempertanyakan keabsahan ijin penambangan di sungai Peliang Tamako itu, apakah atas sepengetahuan Gubernur atau tidak.

Meskipun demikian seharusnya pemerintah Kabupaten Sangihe, sebagai pemangku kebijakan di wilayah ini, memiliki wewenang untuk menutup tambang liar berkedok normalisasi Sungai. Bahkan aparat Kepolisian setempat seharusnya tanggap atas kekhawatiran warga, sebagai akibat kerusakan lingkungan. (onal)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here