Tatanude Tuding PT. Delpi “Malpraktek” Undang-Undang Ketenagakerjaan

0
625

Indonesiablitz.com, Bitung – Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung, Sulawesi Utara, Victor Tatanude menuding PT. Delta Pasifik Indotuna (Delpi), melakukan ‘malpraktek’ dalam penerapan Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan dalam dengar pendapat antara 512 buruh korban PHK, DPRD, Pemerintah, dan pihak perusahaan, pada Senin 12/2/2018.

” Ini saya ibaratkan kerja medis, ‘ malpraktek’ . Namun ini malpraktek dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 13, tahun 2003. Perusahaan ini dengan berbagai celah dan alasan telah melanggar aturan ketenagakerjaan,” papar Tatanude.

Tatanude menambahkan, seharusnya perusahaan patuh kepada aturan, sesuai tuntutan buruh, PT. Delta Pasifik Indotuna tidak membayar THR saat hari raya Natal dan Idul Fitri. “THR itu hak normatif karyawan, jika pengusaha mengabaikan artinya telah memperkosa hak-hak buruh. Apalagi perusahaan tersebut merekrut tenaga kerja kontrak atau PKWT (Pekerja Waktu Tertentu), bagi pekerja di bagian produksi yang jelas dilarang dalam aturan,”semprot Tatanude.

Menanggapi tuntutan para buruh, dan pertanyaan bertubi-tubi dari legislator, pihak perusahaan PT. Delta Pasifik Indotuna, mengutus Manajer HRD Sudarmaji dan 2 orang Pengacara perusahaan, Delta lawfirm Surabaya, yakni Susilo dan Nurhadi.

” Kami menganggap buruh yang mogok kerja pekan lalu sebagai mangkir kerja. Memang buruh sudah melayangkan pemberitahuan mogok pada 31 Januari, namun mogok tersebut tidak mencantumkan waktu yang jelas sampai kapan. Sehingga kami menyimpulkan ini adalah mangkir kerja, sehingga perusahaan memPHK 512 orang,” terang Nurhadi.

Sehingga dengan alasan tersebut, perusahaan tidak akan membayar pesangon pekerja korban PHK. Sedangkan untuk rekrutmen pekerja di bidang produksi yang masih memberlakukan sebagai tenaga kontrak, pihak perusahaan berkelit bahwa mereka sudah mengkaji dan sesuai Undang-Undang.

” Kami tim Kuasa hukum PT. Delta Pasifik Indotuna, sudah melakukan kajian dan sesuai aturan. Jika ada yang keberatan silahkan ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,” tantang Susilo.

Asisten I Sekda Pemkot Bitung, Oktovianus Tumundo mengatakan pihaknya heran dengan perusahaan tersebut, karena sudah satu tahun Pengawas dari Disnaker Provinsi Sulut, merekomendasikan para buruh ini untuk menjadi pegawai tetap.

” Sudah satu tahun tim pengawas turun dan membatalkan PKB, untuk buruh yang bekerja di bagian produksi. Namun hingga detik ini diabaikan. Peringatan sudah diberikan, dan kami akan koordinasi dengan Disnaker Provinsi dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk sanksi kepada perusahaan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Tumundo.

Hal senada disampaikan Kadisnaker, Weenas Nobel Luntungan. ” PT. Delta Pasifik Indotuna jelas sudah mengangkangi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan pemberlakuan PKWT, untuk tenaga kerja di bagian produksi batal demi hukum,” tegas Weenas.

Sejumlah anggota A DPRD Bitung yang hadir, seperti Alexander Weenas, Rudolph Wantah, Faisal Zulkarnaen, Syafrudin Ila, Ramlan Ifran dan Frangky Yulianto, meminta pemerintah menutup perusahaan jika mengabaikan aturan.

” Opsinya dua, membayar pesangon THR, dan Hak Cuti sesuai aturan, atau mempekerjakan kembali para buruh,” kata Alexander Wenas.

Ketua Komisi A DPRD Bitung, Victor Tatanude, yang memimpin jalannya dengar pendapat, memberikan waktu 3 hari bagi pihak perusahaan, untuk mempekerjakan kembali buruh dengan hak-hak sesuai Undang-Undang, atau memberikan pesangon pekerja yang di PHK, sesuai hak normatif yang telah diatur oleh UU No 13, tahun 2003.

 

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here