Industri Perikanan ‘Lumpuhkan’ KEK Bitung

0
670
Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Indonesiablitz.com, Bitung – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone), mendatangi Kantor Otoritas KEK Bitung, Keluarahan Sagerat, Kecamatan Matuari, pada Kamis 23/2/2018. Tak tanggung-tanggung, dua orang petinggi Dewan Nasional KEK, yakni Wakil Ketua, Budi Santosa dan Sekretaris Enoh Suharto Pranoto.

Kedatangan kedua petinggi Dewan Nasional KEK di kota Bitung, sebagai supervisi kesiapan lahan dan investasi. ” Kami terus melakukan evaluasi dan supervisi serta progress, kesiapan terhadap 12 KEK yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” kata Budi Santoso.

Menurut Wakil Ketua Dewan Nasional KEK, Budi Santoso, Kawasan ekonomi Khusus akan siap beroperasi jika telah terpenuhi seluruh infrastruktur, sumber daya manusia serta perangkat pengendalian operasi.

” Untuk lahan saja ada tiga hal yang mendesak harus segera diselesaikan, yakni Pembebasan lahan, pematangan dan sertifikasi. Untuk KEK Bitung dari rencana 500 hektar, tahun ini harus siap minimal setengahnya. Dan dari yang sudah ada sekitar 92,7 Ha, masih terkendala sertifikasi,” tambah Santoso.

Untuk meyakinkan petinggi Dewan Nasional KEK, Walikota Bitung Max Lomban, mendatangkan 16   wakil perusahaan, yang sudah eksis di Kawasan Ekonomi Khusus. ” Ada 19 perusahaan yang sudah menempati KEK Bitung, namun dari jumlah tersebut 16 yang aktif dan masih beroperasi,” terang Lomban.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto mengatakan untuk perusahaan yang sudah eksis, belum mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti perusahaan baru. “Perusahaan lama jika ada rencana ekspansi baru bisa mendapatkan ‘tax holiday’, namun harus mengajukan permohonan dan mendaftarkan kepada Otoritas KEK Bitung,” kata Pranoto.

Walikota Bitung Max Lomban mengeluhkan lesunya industri perikanan Kota Bitung, dalam tiga tahun terakhir, pasca kebijakan moratorium Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Fokus pemberian kemudahan dan tax holiday  untuk KEK Bitung, adalah industri perikanan, sementara saat ini sebagian besar industri pengolahan ikan kolaps, akibat kekurangan pasokan bahan baku. Kami berharap Dewan Nasional KEK membantu ada kemudahan ijin alat tangkap, agar industri perikanan bangkit dan pasti akan muncul investor-investor baru di KEK Bitung,” harap Lomban.

Para petinggi Dewan Nasional KEK, mengaku tak dapat berbuat banyak tentang masalah tersebut, karena perijinan di alat tangkap berada di luar Kawasan Ekonomi Khusus. ” Kami akan berusaha sampaikan masalah-masalah yang berkembang, untuk mencari solusi terbaik,” kata Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Pranoto.

Berbagai kemudahan diberikan kepada investor baru di KEK Bitung. Termasuk pembebasan Pajak dan Bea masuk import barang , untuk alat-alat konstruksi dan produksi. Tax Holiday yang diberikan untuk investor KEK antara lain PPnBM, PPN dan PPh, serta kemudahan perijinan.

” Khusus untuk pemerintah Kota Bitung, kami berkomitmen menarik sebanyak-banyaknya investor,  dengan memberikan insentif pengurangan retribusi sebesar 50 %,” tegas Walikota Bitung, Max Lomban.

Dewan Nasional KEK berkomitmen, akan membantu percepatan proses perijinan untuk investor. ” Standar proses perijinan untuk Kawasan Ekonomi Khusus adalah tiga jam, untuk 8 surat ijin. Di antaranya Akte Pendirian perusahaan dan pengesahan Dirjen AHU, Ijin Prinsip, IMB, SIUP, TDP, IUP, RPTKA, dan lain-lain,” tambah Santoso.

Presiden RI, menetapkan 12 KEK, termasuk KEK Bitung, sejak 2014. Tujuan penetapan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  agar tersebar di berbagai daerah. Khusus untuk KEK Bitung, bertujuan meningkatkan investasi industri di bidang Perikanan. Namun sejak Nopember 2014, KKP mengeluarkan kebijakan berbagai moratorium di bidang penangkapan ikan.

Kebijakan tersebut memukul industri perikanan di Kota Bitung. Sejumlah perusahaan pengolahan tutup, dan ribuan buruh di PHK. Lesunya industri perikanan di Kota Bitung, menurunkan pertumbuhan ekonomi di Kota tersebut dari sebelumnya 7% per tahun menjadi 3% per tahun. Demikian juga angka investasi di bidang industri perikanan, meskipun berbagai kemudahan dan insentif telah diberikan pemerintah pusat maupun daerah.

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here