KEK Bitung Harus Operasi Mei 2018

0
458
Walikota Bitung Maximiliian Lomban (kanan) berjalan di pintu gerbang KEK Bitung usai pertemuan dengan Dewan Nasional KEK, (Kamis 22 Feb 2018). (jeff)

INDONESIA BLITZ, KOTA BITUNG – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kota Bitung yang terletak di tiga kelurahan yakni Manembo-menembo, Sagerat dan Tanjung Merah, terus dipacu untuk bisa beroperasi paling lambat Mei tahun 2018 ini.

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto, dalam pertemuan dengan 19 perusahaan yang sudah lebih dulu beroperasi di kawasan KEK Bitung, di kantor administrator KEK di Sagerat, Kamis, mengungkapkan KEK kota Bitung sebenarnya sudah harus beroperasi Mei tahun 2017 lalu, namun saat itu terkendala masalah sertifikasi lahan.

“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa KEK Bitung ini ditetapkan oleh pemerintah tahun 2014 lalu. Kalau kita hitung sampai sekarang sudah 3 setengah tahun. Dan sesuai dengan peraturan perundangan,  pengusul  KEK itu diberikan waktu 3 tahun untuk membangun kawasannya. Dan tiga tahun itu pada tahun 2017. Pada tahun itu dievaluasi kesiapan operasi KEK, tapi tidak hanya Bitung karena ada juga KEK Morotai, Palu dan KEK yang lain. Dan pada waktu itu memang KEK Bitung ini memang belum siap operasi. Artinya belum bisa melayani para investor di kawasan sini”, papar Pranoto.

Menurut dia, hal yang mendasar sehingga KEK Bitung belum bisa beroperasi saat itu karena masalah lahan negara seluas 92,96 hektar. “Masalah lahan ini yang berlarut-larut proses sertifikasinya. Ini yang kendala utamanya”, jelasnya.

Di samping itu, terdapat masalah administratif yang sangat tergantung dari semua pihak yang terlibat untuk mempercepat pembangunan KEK Bitung, baik pemerintah daerah dan pusat.

Setelah dievaluasi, Dewan Nasional KEK akhirnya memutuskan untuk memperpanjang pembangunan KEK Bitung 1 tahun. ”Kita Dewan Nasional KEK memutuskan KEK Bitung diperpanjang 1 tahun dari bulan Mei 2017 menjadi Mei 2018. Sekarang tinggal 3 bulan. Kita datang di sini sekarang ingin memantau sejauh mana progressnya”, kata Pranoto.

Karena itu, KEK Bitung kini terus dipacu agar paling lambat Mei tahun 2018 ini sudah benar-benar siap untuk diresmikan pengoperasiannya. Bahkan direncanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama bangunan perusahaan baru di KEK Bitung, akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Sulawesi Utara nanti. “Dari sisi kami cuma satu yaitu ingin memastikan bahwa KEK Bitung ini pada bulan Mei sudah bisa beroperasi”, tambah Pranoto.

19 Perusahaan Diusulkan

Pada pertemuan ini Walikota Bitung Maximiliaan Lomban mengusulkan 19 perusahaan existing atau yang sudah beroperasi sebelum adanya KEK, dapat dimasukkan sebagai perusahaan perdana dalam KEK Bitung,  karena memang puluhan perusahaan ini berlokasi di areal masteplan KEK 534 hektar.

“Perusahaan-perusahaan yang sudah eksis ini memang mereka sudah produksi sekarang, cuma mereka belum diperlakukan sebagai pelaku di KEK. Jadi kami perjuangkan untuk mereka menjadi pelaku di Kawasan Ekonomi Khusus,  tetapi itu merupakan kewenangan Dewan Nasional KEK. Karena nantinya Dewan Nasional KEK yang akan memfasilitasi dengan Kementrian Keuangan terkait dengan pajaknya dan lain-lain. Kami mohon difasilitasi untuk hal ini”, kata Lomban.

Dewan  KEK setuju untuk memperjuangkan 19 perusahaan ini dijadikan investor perdana di dalam KEK Bitung, sambil menunggu adanya investor baru masuk di lahan 92,62 hektar yang sudah disiapkan.

“Sebenarnya kita fokus (investor harus masuk lebih dahulu-red) di lahan 92,96 hektar. Tetapi kan kita ndak banyak berharap di bulan-bulan nanti. Sangat berlarut-larut. Kelihatannya ada yang cepat ada yang lambat.  Yang penting nggak mandek. Makanya ini sangat bagus kita kumpulkan yang di luar 92,96 hektar itu. Ini kalau kita dorong dan fasilitasi, supaya mereka betul-betul menjadi pelaku usaha di KEK. Ini sangat bagus dan nanti gaungnya bagus juga”, kata Sekretaris Dewan Nasional KEK.

Hanya saja sejumlah insentif seperti pembebasan pajak bagi 19 perusahaan yang sudah eksis ini berbeda dengan investor yang baru masuk. Insentif bisa diberikan jika perusahaan lama tersebut melakukan ekspansi atau penambahan pabrik baru di lokasi KEK.

Wakil Ketua Dewan Nasional KEK, Budi Santosa, mengemukakan keringanan fiskal hanya diberikan kepada orang yang akan melakukan investasi. “Bapak-ibu sekalian kan sudah berusaha sejak dulu ya. Memang secara tegas Kementrian Keuangan menyatakan kalau yang existing business kami keberatan untuk memberikan insentif. Tapi kalau mereka mau memperluas, mau investasi pabrik baru, itu kami jamin akan mendapatkan insentif”, jelas Santosa.

Selain itu, pimpinan 19 perusahaan ini juga harus membuat pernyataan tertulis bersedia bergabung dalam KEK Bitung, serta melampirkan bukti kepemilikan lahan pabrik kepada administrator KEK Bitung.

KEK Bitung yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 ini, dibangun untuk menjadi pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. KEK Bitung juga diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia.***

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here