Sekwan ‘Blokir’ Gaji dan Hak Protokoler Habriyanto Achmad

0
504
Meskipun masih menjalankan tugas sebagai anggota legislatif dan belum keluar SK Gubernur mengenai PAW, Anggota DPRD Kota Bitung Habriyanto Ahmad sudah tak menerima hak-haknya.

Indonesiablitz.com, Bitung – Sekretariat DPRD Kota Bitung memblokir hak keuangan (gaji dan tunjangan) dan protokoler anggota DPRD Kota Bitung, Habriyanto Achmad. Padahal SK Gubernur mengenai PAW Habriyanto Achmad masih belum ada.

Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Bitung, Donald Manansang mengatakan pihaknya hanya menjalankan aturan, yakni Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. “Benar, Sekretariat DPRD sudah menghentikan hak keuangan dan protokoler Pak Habriyanto, karena beliau sudah mengirimkan surat pengunduran diri pada awal bulan ini,” tutur Manansang.

Donald Manansang menyebutkan dasar penghentian hak-hak anggota DPRD yang mundur, sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, PP no 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, dan PKPU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR/D.

” Selain itu kami sudah konsultasi di Biro Hukum Pemprov. Sulut, dan disampaikan kepada kami bahwa akan keluar Surat Edaran dari Kemendagri, yang isinya menghentikan hak-hak anggota DPRD, sesuai tanggal pengunduran diri,” tambah Manansang.

Menanggapi tindakan sepihak Sekretariat DPRD tersebut, anggota DPRD Kota Bitung, Habriyanto Achmad mengaku heran dengan dasar aturan-aturan yang menghilangkan hak-haknya. ” Di semua aturan yang disebutkan oleh Setwan, tidak mengatur hak-hak anggota DPRD yang mundur. Seharusnya Setwan jangan sampai melakukan blunder, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD itu diatur di dalam PP No 18 tahun 2017, dan aturan ini belum direvisi,” kata Habriyanto.

Aktivis LSM, Syamsi Hima menegaskan bahwa tidak seharusnya Sekretariat DPRD menggunakan aturan yang belum ada. ” Ini aneh bin ajaib, Surat Edaran Mendagri masih mimpi, tapi menjadi acuan untuk penghentian hak-hak anggota DPRD Habriyanto Achmad. Padahal yang bersangkutan masih menjalankan tugas-tugas anggota DPRD. Kecuali sudah ada SK Gubernur mengenai PAW yang bersangkutan,” semprot Hima.

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here