Pemkab Sangihe Evaluasi Pemberian Rekom BBM

1
162
Kabag Ekonomi Pemkab Kep Sangihe, Johanis Pilat

indonesiablitz.com, Tahuna – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Bagian Ekonomi Setda, melakukan evaluasi tentang penyaluran Minyak Tanah (MT), Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, BBM Pemegasan dan BBM jenis Solar, dalam rangka penertiban pengeluaran rekomendasi kepada pihak-pihak yang diduga tidak layak menerimanya.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bagian Ekonomi Setda Sangihe, Johanis Pilat, kepada indonesiablitz.com, Selasa (7/8). “Ada dua hal yang menjadi kesimpulan dalam rapat koordinasi, evaluasi tentang pengaliran minyak tanah BBM tertentu, Pemegasan dan BBM jenis solar bersama pihak DKP, Depot Pertamina Tahuna, dan pihak aparat kepolisian,” ujar Pilat.

Eks Sekertaris Dinas Kominfo itu, menyatakan, dua kesimpulan yang disepakati itu, pertama, internal instansi yang mengeluarkan rekomendasi dari DKP maupun dari Bagian Ekonomi, melakukan evaluasi untuk penertiban mengeluarkan rekom kepada pihak yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya.

Contohnya, warga yang sudah tidak menjadi nelayan tapi masih meminta rekom, DKP akan melakukan penertiban. Demikian halnya dengan Bagian Ekonomi, tidak akan mengeluarkan rekomendasi kepada usaha maupun transportasi yang terbukti memperjual-belikan BBM yang dibeli berdasarkan rekomendasi bagian ekonomi di SPBU.

“Bagian Ekonomi dan DKP juga telah bersepakat akan membatasi dalam hal jumlah mengeluarkan rekomendasi,” terangnya lagi, seraya menambahkan, pada kesimpulan kedua, adalah melakukan penertiban kepada petugas atau operator SPBU agar mereka tidak lagi dengan sembarang melayani pembeli BBM yang menggunakan gelon, kecuali memiliki rekomendasi resmi dari instansi terkait.

Sedangkan bagi pembeli BBM yang menggunakan gelon namun tidak memiliki rekomendasi tidak boleh dilayani. Dikatakan Pilat, untuk memdekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam waktu dekat ini akan ada lembaga penyalur BBM secara resmi dibawah kendali SPBU, yang akan ditempatkan di setiap Kecamatan, termasuk pembentukan pengecer BBM secara resmi pada setiap kampung sehingga tidak ada perbedaan harga penjualannya.

Pihak Depot Pertamina wilayah Manado yang berwenang mengevaluasi pihak SPBU di setiap wilayah, karena pihaknya banyak menerima pengaduan dari warga, terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dalam penjualan BBM, yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan preseden buruk terhadap nama besar Pertamina selaku BUMN operator BBM subsidi. (allen/onal)

Advertisements

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here