Kejati Incar SPPD dan SPJ Fiktif di Sangihe

0
167
Aktivis anti korupsi Kabupaten Sangihe, Jhony Rompas

indonesiablitz.com, Tahuna – Ini warning bagi para pejabat yang ada di lingkup Pemkab Sangihe, untuk tidak mengambil uang Negara dengan cara membuat pertanggung-jawaban keuangan secara fiktif, karena kasus seperti ini, tengah diincar oleh aparat penegak hukum.

Media ini, memperoleh bocoran informasi terkait akan hadirnya Tim Khusus (Timsus) Kejaksaan Tinggi Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk melakukan pengusutan terhadap berbagai dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah oknum, pejabat baik yang berada di lembaga Legislatif, Exekutif dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami ke Sangihe untuk menindak lanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait kasus dugaan SPJ dan SPPD fiktif baik di lingkup exsekutif, legislatif dan di BUMD termasuk penyalagunaan Dana Desa,” ujar salah satu anggota Timsus Kejati Sulut, kepada media ini Sabtu pekan lalu.

Meski belum ada penjelasan spesifik menyangkut pengusutan dugaan korupsi SPPD dan SPJ fiktif, namun keterangan sepintas dari anggota Timsus Kejati Sulut itu, terdapat sejumlah kasus SPPD dan SPJ fiktif yang datanya sangat komplit telah mereka kantongi untuk diusut secara tuntas.

Akan hal ini, Aktivis Penggiat Anti Korupsi Sangihe, Jhony Rompas, sangat mendukung adanya upaya pemberantasan korupsi di negeri Tampungang Lawo, Sangihe.

“Sebagai bagian dari warga Sangihe, saya tentunya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah ini, apapun jenis dan bentuknya, yang namanya merugikan negara wajib diusut hingga tuntas,” ujar Rompas.

Namun demikian, pria yang dikenal vocal menyuarakan kasus korupsi itu, menyarankan kepada pihak aparat penegak hukum, termasuk Timsus dari Kejati, agar dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi di Sangihe, tidak hanya kasus SPJ dan SPPD fiktif yang diusut, namun dugaan kasus korupsi lainya seperti, proyek pembuatan KM Tampungang Lawo, yang menghabiskan uang Negara senilai Rp 11,5 miliar, proyek pelabuhan Jety yang menghabiskan total anggaran Rp 9 miliar, serta proyek mangkar lainya, juga harus diusut tuntas.

“Saran saya, jangan hanya kasus SPJ dan SPPD fiktif yang diusut, namun juga kasus dugaan korupsi lainya, seperti kasus proyek pembuatan KM Tampungang Lawo, proyek pembuatan dermaga jety serta proyek lainya yang anggarannya bersumber dari APBD dan APBN serta proyek provinsi mangkrak yangtidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Sangihe,” tutup Rompas. (allen/onal)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here