Empat Bulan Tunjangan Kinerja ” Umar Bakri” Sangihe Belum Terbayar

0
58
Para pejabat yang kini menduduki karirnya, harus melalui bangku sekolah, namun nasib orang yang berjasa, yakni para guru nasibnya tak kunjung membaik

INDONESIABLITZ.COM, Sangihe – Setiap pejabat dari presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat dan seterusnya pasti memerlukan guru untuk menggapai karirnya. Namun nasib guru SD yang mengabdi di sejumlah wilayah Kepulauan Sangihe benar-benar memprihatinkan. Pasalnya, sudah empat bulan, terhitung sejak Desember 2018 hingga Maret 2019 Tunjangan Kinerja yang menjadi hak para “Pahlawan tanpa tanda Jasa” itu belum dibayarkan.

Terkait masalah tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Edwin Roring langsung bereaksi dengan menyatakan bahwa, pembayaran kinerja bagi seluruh ASN yang ada, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing dinas terkait.

“Sudah menjadi tangung jawab dari dinas terkait sebagai pengelola keuangan, dalam hal pembayaran tunjangan kinerja para stafnya. Untuk kinerja para guru, itu merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan. Saya minta para pimpinan Perangkat Daerah agar memperhatikan dan bersikap proaktif terhadap permasalahan ini, apapun alasanya. Intinya pemerintah daerah telah menyelesaikan semua anggaran kinerja, mungkin saja pemberkasannya belum lengkap sehingga pembayaran uang kinerja belum dicairkan,” ujar Roring.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sangihe, Djoli Mandak , berkelit jika belum dicairkannya uang kinerja para guru itu, adalah kesalahan dari berdahara sekolah yang belum memasukan memasukan laporan ke Dinas.

“Itu kesalahan dan kelalaian mereka sendiri, yang lambat memasukan laporan ke dinas Diknas sehingga pembayaran kinerja para guru terhambat. Jadi bukan kesalahan dari Dinas. Saya minta para Kepala Sekolah bersama bendaharanya untuk segera datang ke Dinas untuk menyelesaikan,” ujar Mandak.

Mandak juga menjelaskan, bahwa para bendahara takut datang ke kantor Dinas untuk mengurus uang kinerja disebabkan ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum mereka urus dan laporkan, karena hal itu menjadi satu syarat dalam pencairan uang kinerja yaitu menyelesaikan laporan dana BOS triwulan ke empat yang sudah harus dimasukan ke kantor Dinas Diknas.

Padahal pihak Dinas Pendidikan telah memberi kemudahan dalam proses pencairan tunjangan kinerja, karena tidak lagi ke Badan Keuangan Daerah lagi. Sayangnya penjelasan Kadis Pendidikan itu mendapat bantahan sejumlah guru yang menyatakan bahwa pihak sekolah telah memenuhi semua persyaratan pencairan uang tunjangan kinerja dan dimasukan ke dinas, namun hingga saat ini tak kunjung direalisasikan.

“Seharusnya kami sudah menerima tunjuangan kinerja bulan Desember 2018, karena dari pihak Diknas mengatakan bahwa pencairan kinerja untuk desember 2018 sudah termasuk piutang jadi tidak perlu memasukan laporan, namun pihak sekolah baru diberi tahu oleh pihak Dinas untuk memasukan laporan sebagai syarat pencairan kinerja ke Dinas,” beber sejumlah guru yang meminta agar identitas mereka tidak dipublish. (allen/onal)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here