22 Kelurahan di Sangihe Akan Terima Dana 8,1 M

0
40
Bupati Sangihe, Jabes Gaghana

INDONESIABLITZ.COM, Sangihe – Perjuangan keras Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana di Ibu kota Negara Jakarta, dalam melobi dana bantuan untuk pembangunan infrastruktur di pusat kota Tahuna berbuah manis. Dana bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat dengan bandrol 8,1 miliar itu diperuntukan bagi 22 kelurahan yang ada di Sangihe, dimana masing-masing kelurahan akan mendapat jatah Rp 370.138.000.

“Ya, tahun 2019 ini, kita mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat yang diperuntukan bagi 22 Kelurahan yang ada di Sangihe,” ujar Gaghana kepada Indonesiablitz.com, Rabu (26/6).

Sementara itu, Sekda Sangihe, Edwin Roring menjelaskan bahwa, dana kelurahan yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan jawaban atas aspirasi yang disampaikan Bupati di pusat beberapa waktu yang lalu.

“Ini merupakan jawaban pemerintah pusat atas aspirasi pak Bupati yang disampaikan beberapa waktu lalu, dengan total dana bantuan yang dikucurkan untuk 22 kelurahan senilai 8,1 miliar, dimana alokasi dana kelurahan menyikapi kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur, serta kebutuhan lain untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Roring.

Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan Sangihe, Femmy Mo yang melalui Kabid Anggaran, Jupiter Budikase menyatakan, untuk total keseluruhan di 22 kelurahan yang terbagi di tiga kecamatan, sebesar Rp 8,1 miliar dan masing-masing kelurahan mendapat Rp 370.138.000.

“Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dana kelurahan tersebut akan digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sementara untuk proses pencairannya melalui dua tahap, pertama dari kas negara ke daerah. Dan tahap ke dua akan turun jika tahap sudah mencapai 70 persen,” ungkap Budikase.

Dia juga menjelaskan perbedaan antara dana kelurahan dengan dana desa, kalau dana desa perencanaannya bediri sendiri di luar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) artinya rencana kerja anggaran (RKA) nya di luar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara untuk dana kelurahan sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya yang punya RKA.

“Jadi dia melekat di Kecamatan namun setiap kelurahan RKA nya tetap terpisah. Hanya saja Kuasa Pengguna Anggaran (PA) adalah camat sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada di kelurahan,” jelasnya.

Disentil terkait pencairan dana kelurahan, Budikase mengatakan seharusnya sudah proses pencairan karena dana tahap pertama sudah di RKUD, jadi tinggal menunggu dari kelurahan untuk pengajuan surat permohonan pencairan.

“Proses pencairan dana kelurahan sedikit mengalami keterlambatan karena kekurangan personil untuk menjadi bendahara pada kegiatan ini, sebab bendahara harus mengantongi SK Bupati, dan saat ini SK bendahara sementara proses di bagian hukum,” tutup Budikase. (onal)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here