Usulan Jabatan Sekda Defenitif Sangihe Tak Digubris Pemprov Sulut

0
499
Tokoh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jhony Rompas

Ada Apa Dengan Pemprov Sulut ?
INDONESIABLITZ.COM, Sangihe – Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), yang hingga saat ini tidak merespon surat usulan untuk Jabatan Sekertaris Daerah (Sekda) defenitif Kabupaten Kepulauan Sangihe, memunculkan reaksi keras dari berbagai elemen masyararakat Tampungang Lawo.

“Apakah Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan bagian dari Pemprov Sulut, sehingga tidak menggubris surat usulan jabatan Sekda defenitif yang dikirim sejak 27 Januari 2020 lalu, namun hingga saat ini tak kunjung dijawab. Mestinya, Pemprov Sulut memberi penjelasan teknis jika surat yang dikirim itu tidak sempurna,” ujar salah satu Tokoh Masyarakat Sangihe, Jhony Rompas kepada Indonesiablitz.com, Selasa (4/8).

Dia bahkan mencurigai ada oknum pejabat di Pemprov Sulut yang sengaja mengendapkan surat usulan tersebut dan tidak meneruskannya kepada Gubernur Olly Dondokambey.

“Setahu saya, pak Gubernur sangat konsern terhadap masalah sistim pemerintahan di Sulut. Kami justru curiga jika surat yang dikirim sejak akhir Januari 2020 itu sengaja dimainkan oknum pejabat di Pemprov dan tidak diteruskan kepada pak Gubernur,” beber Rompas, seraya meminta kepada Gubernur Olly Dondokambey untuk segera menindaklanjutinya, mengingat hingga saat ini Sekda Sangihe masih dalam jabatan Pelaksana Harian atau PLh.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Sangihe, Steven Lawendatu, Membenarkan jika surat pengusulan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikirim ke Provinsi dengan Nomor 800/31/295 tertanggal 27 Januari 2020, belum ada jawabannya.

Dilihat dari tanggal dikeluarkannya surat tersebut, waktu yang dinantikan pemkab sangihe cukup lama dan tanpa alasan teknis yang diberikan oleh pihak pemprov ke pihak Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Sangihe sampai saat ini.

“Sudah dua kali kami menyurat dan alasan dari pejabat yang menerima surat tersebut bahwa pak Gubernur belum menandatanginya, tapi alasan teknisnya tidak dijelaskan. Kami berharap surat permohonan tersebut segera di proses karena ada alternatif lain jika pihak provinsi tidak menindaklanjutinya,” kata Lawendatu.

Lebih lanjut Lawendatu mengungkapkan, Surat Keputusan (SK) pindah Sekda definitif terbit pada tanggal 1 April 2020 lalu dan surat permohonan sejak Januari belum diproses. Mestinya, tambah Lawendatu, surat usulan yang dikirim sejak tanggal 27 Januari 2020 itu sudah diproses, sebelum SK pindah Sekda sebelumnya diterbitkan. Jika surat tersebut sudah ditindaklanjuti maka pihak Pemkab Sangihe segera melakukan lelang jabatan untuk posisi tersebut bukan malah digantung seperti ini.

“Sikap diam Pemprov seperti ini kan akan berdampak buruk dalam proses Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan jika Pemprov tetap mengabaikannya, maka kami akan mencari solusi lain sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Rompas. (onal).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − fourteen =